Kebijakan Keuangan Desa

31 Januari 2017 19:20:52 WIB

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa ) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2013 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tehnis implementasinya.

  1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa Sebagaimana meliputi penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa 1(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desatahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkanpotensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, Bagian dana Perimbangan , Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemeritah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Pendapatan Desa Tahun 2018 sebesar  Rp. 1.266.933.901

Pendapatan Asli Desa (PAD)

Rp.  142.500.000,00

Bagi hasil Pajak

Rp.   20.100.000,00

Dana Desa

Rp 717.292.000,00           

Bantuan dari Pemerintah Provinsi

Rp . 55.000.000,00

Alokasi Dana Desa

Rp . 321.400.000,00 

Pendapatan lain-lain

Rp 10.641.901,00

   

 

 

 

 

 

  1. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung

Belanja Barang

Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap

Belanja jasa

Belanja Subsidi

Belanja Modal

Belanja Bantuan Sosial

 

Belanja Bantuan Keuangan

 

Belanja Tak Terduga

Adapun Belanja Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun.

Belanja Desa Punjung selama tahun 2018

Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp. 367.879.000,-

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa

RP. 742.368.901,-

Bidang pembinaan kemasyarakatan

Rp.  49.622.000

Bidang pemberdayaan masyarakat

Rp.148.295.000-

Bidang tak terduga

Rp.  –

Minus

Rp. 41.231.000,-

  1. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud  meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2014 ini, Pemerintah Desa Punjung belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa

Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya

Pembentukan Dana Cadangan

Pengeluaran Pembiayaan

Pencairan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Pembayaran Utang

Penerimaan Pinjaman

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.  Adapun pembiayaan Desa Punjung meliputi :

Penerimaan Pembiayaan

Rp. 41.231.000

Pengeluaran Pembiayaan

Rp.   41.231.000,-

Silpa

Rp.   0

 

Layanan Mandiri


Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.

Masukkan NIK dan PIN!

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Lokasi Pelem

tampilkan dalam peta lebih besar